Urun Dana

Lusi Anggraini0 min read

Urun Dana pada akhir tahun 2020 sektor jasa layanan urun dana atau crowdfunding dengan basis teknologi informasi semakin banyak produk dan jenis layanan yang di tawarkan karena tak hanya menawarkan saham tapi juga surat utang dan sukuk. Perluasan jenis layanan tersebut sejalan dengan perkembangan pasar saat ini. Bagi Anda yang ingin ambil bagian dalam investasi urun dana, Anda harus terlebih dahulu memahami cara kerja dan peraturan yang berlaku jika ingin memanfaatkan instrumen investasi urun dana.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 10 Desember 2020, menerbitkan aturan baru yaitu POJK 57/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan baru ini secara automatis menggantikan aturan yang sebelumnya yaitu POJK 37/2018 tentang Layanan Urun Dana melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (Equity Crowdfunding) yang semula hanya mengatur layanan urun dana berbasis saham dan saham syariah. Istilah equity crowdfunding atau lebih dikenal dengan ECF berganti menjadi securities crowdfunding atau SCF.

Download POJK 57 Tahun 2020

Unduh Disini

SCF atau Securities Crowdfunding bisa menjadi salah satu alternatif pembiayaan untuk UMKM terutama bagi UMKM yang belum bankable atau yang terkendala dengan syarat dalam pengajuan kredit bank. Dengan adanya konsep layanan urun dana dapat menjadi salah satu instrumen investasi yang menarik bagi pemodal. Layanan urun dana

Apa Arti Urun Dana

Berdasarkan data yang kami himpun dari dari wikipedia, Urun dana (crowdfunding) adalah praktik penggalangan dana dari sejumlah besar orang untuk memodali suatu proyek atau usaha yang umumnya dilakukan melalui internet. Dalam bahasa inggris, crowdfunding dipakai pertamakali sebagai judul suatu artikel pada tahun 2006. Istilah crowdfunding diturunkan dari istilah crowdsourcing (urun daya) yang telah lebih dulu populer (Hemer, 2011) dan merupakan suatu bentuk pengembangan dari kredit mikro (Clark, 2011).

Dasar Hukum Urun Dana

Crowdfunding atau urun dana memiliki dasar hukum yang jelas dari Otoritas Jasa keuangan. Berikut adalah landasan hukum yang menjadi dasar layanan urun dana POJK NOMOR 57 /POJK.04/2020: Memperluas jenis layanan urun dana yang sebelumnya hanya untuk investasi yang bersifat efek atau saham menjadi investasi bersifat efek, oobligasi dan sukuk. Securities crowdfunding dapat dimanfaatkan sebagai alternatif portfolio investasi bagi para investor di tengah keterbatasan pilihan investasi di pasar modal bagi Anda yang memiliki kendala ke pasar modal.

Baca Juga:

Perbeda Urun Dana Dengan Pinjaman Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mebedakan antara pinjaman daring atau online (P2P lending) dengan layanan urun dana atau securities crowdfunding. Perbedaan antara kedua layanan ini terletak pada mekanisme mendapatkan pendanaan bagi pelaku UMKM.

• Pinjaman Online: Pinjaman online atau lebih dikenal dengan Pinjol (P2P) sama seperti perusahaan pembiayaan akan tapi mereka menggunakan media penyelenggara berbasis internet atau aplikasi. P2P lending, ada tiga pihakyang terlibat yakni peminjam atau debitur, pemberi pinjaman atau pemodal dan perusahaan teknologi finansial sebagai perantara atau penyelenggara.

Mau investasi saham, Obligasi atau Sukuk? Daftar sekarang disini. Bagi Hasil Hingga 85%

• Urun dana: Dana yang disalurkan bersumber dari hasil urunan atau dana kolektif dari masyarakat yang kemudian di salurkan ke penerbit atau yang membutuhkan modal. Pada layanan urun dana, pihak yang mendapatkan pendanaan/penerbit akan menerbitkan surat berharga atau efek baik dalam bentuk saham atau EBUS. Adapun cara kerja dalam securities crowdfunding, penyelenggara akan berhubungan langsung dengan penerbit seperti pelaku UMKM. Penerbit tidak diperbolehkan dari badan usaha konglomerasi, perseroan terbatas (PT) Tbk atau anak usahanya dan badan usaha yang kekayaan bersihnya kurang atau sama dengan Rp10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Penyelenggara dan penerbit akan melakukan perjanjian dan penerbit akan tetap dianalisis oleh penyelenggara salah satunya menyangkut prospek usaha hingga akuntabilitas usaha. Kemudian, penyelenggara akan menawarkan efek yang diterbitkan penerbit tersebut dalam laman website dan aplikasi penyelenggara. securities crowdfunding

Pelaku Layanan Urun Dana

Ada tiga pihak yang terlibat dalam layanan urun dana atau securities crowdfunding di antaranya:

• Penyelenggara: Platform yang menyelenggarakan layanan urun dana dalam hal ini yang sudah mendapatkan izin dari Ororitas Jasa Keuangan (OJK)

• Penerbit: yang membutuhkan dana untuk modal usaha JULIZAR adalah salah satu penyelenggara layanan urun dana yang sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika Anda berkeinginan untuk menggalang dana guna perluasan usaha Anda dapat memulai mendapatkan modal usaha dengan menerbitkan saham atau efek bersifat utang dan atau sukuk (EBUS).

Urun Dana Syariah

Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK 57 Tahun 2020 memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada penyelenggara layanan Urun dana untuk menggalang dana masyarakat dan menyalurkannya secara syariah. Saat ini layanan Securities Crowdfunding (SCF) secara syariah terus dimatangkan. Sejauh ini belum ada fatwa khusus yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) terkait Securities Crowdfunding (SCF).

Saat ini fatwa terkait dengan layanan urun dana Securities Crowdfunding (SCF) belum ada. Penerbitan Securities Crowdfunding (SCF) tetap bisa dilakukan karena sebelumnya sudah ada beberapa fatwa terkait pasar modal seperti fatwa mengenai saham syariah ataupun sukuk. Secara prinsip, penerbitan ataupun investasi Securities Crowdfunding (SCF) sudah bisa dilakukan.

JULIZAR sebagai salah satu situs yang menyelenggarakan layanan urun dana berbasis Syariah melalui platform online. JULIZAR bertindak sebagai penyelenggara yang mempertemukan Pemodal (investor) dengan Penerbit (yang membutuhkan dana) sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku di Indonesia.

JULIZAR memfasilitasi penggalangan dana untuk mendanai proyek, memberi pembiayaan untuk memperluas usaha dari berbagai industri. Di platform JULIZAR 70% pembiayaan akan di alokasikan untuk mendukung program pemerintah di sektor properti dan 30% lainnya untuk jenis usaha yang tidak terkait dengan sektor properti.

Layanan urun dana syariah di platform JULIZAR akan menggunakan akad berdasarkan prinsip transaksi syariah antara Pemodal dan Penerbit. Akad ini tidak menggunakan bunga atau hal lain yang terkait riba melainkan menggunakan konsep Mudharabah.

Layanan syariah yang berlaku di situs JULIZAR.ID mengacu kepada DSN MUI karena di platform JULIZAR terdapat Dewan Pengawas Syariah yang sudah mendapat persetujuan dari MUI. Konsep Investasi dengan akad mudharabah di situs JULIZAR adalah pemodal sebagai pemilik dana (shahibul mal) mempercayakan pengelolaan dananya kepada Penerbit yang berperan sebagai pengelola dana (mudharib). Dana dari Pemodal yang disalurkan harus untuk kegiatan usaha produktif.

Pemodal bisa mendapatkan keuntungan dari pengelolaan dana yang dilakukan Penerbit. Jumlah dan persentase keuntungannya sudah disepakati saat penggalangan dana. Pembagian keuntungan akan dinyatakan dalam bentuk nisbah (kesepakatan persentase) dan dituangkan dalam akad kerjasama.

Share
Alamat

Jakarta, Indonesia
Menara Citibank LG-001
Jl. Metro Pondok Indah No.1
Pondok Indah
12310


Peringatan Penting

Investasi Crowdfunding properti yang kami tawarkan di situs julizar.com berpotensi kehilangan modal baik sebagian atau seluruh uang yang Anda investasikan. Meskipun tersedia pasar sekunder yang bisa membeli sertifikat induk investasi anda, namun ini akan membutuhkan waktu yang tidak bisa kami pastikan. Ini berarti Anda tidak akan dapat dengan mudah menjual investasi Anda jika Anda membutuhkan uang tunai dalam waktu singkat. Apabila situasi ini terjadi, semua risiko menjadi tanggung jawab anda!

  • 1. OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN INFORMASI DALAM LAYANAN URUN DANA INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL–HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.
  • 2. INFORMASI DALAM URUN DANA INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PENYELENGGARA.
  • 3. PENERBIT DAN PENYELENGGARA, BAIK SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM LAYANAN URUN DANA INI.

Pelajari selengkapnya


2019© JULIZAR, All right reserved.